Home / indonesia / Kasus E-KTP Bawa Banyak Politikus Yang Terlibat

Kasus E-KTP Bawa Banyak Politikus Yang Terlibat

Kasus E-KTP Bawa Banyak Politikus Yang Terlibat – Wacana pembubaran partai politik kembali mengemuka. Satu diantaranya akibat masalah korupsi e-KTP yang disangka menyeret beberapa nama politisi, baik dari eksekutif ataupun legislatif.

Dalam dakwaan persidangan dijelaskan kalau aliran dana proyek itu disangka kuat juga mengalir ke beberapa partai politik. Hal semacam ini yang menyebabkan kembali wacana pembubaran partai politik yang terlilit masalah korupsi.
Wacana pembubaran parpol pernah disibakkan oleh Ahli Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra sekian waktu lalu. Yusril menilainya partai politik yaitu instrumen utama dalam sisten politik serta demokrasi dibawah Undang-Undang Basic 1945.

Lantaran dikira sebagai instrunen utama, jadi hadirnya parpol yang bersih, berwibawa dan bebas dari korupsi, kolusi serta nepotisme yaitu satu keniscayaan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga disuruh menindak kejahatan korporasi, termasuk juga yang melibatkan partai dalam tindak pidana korupsi.

Tetapi, parpol tidak automatis bubar meskipun dapat dibuktikan lakukan tindak kejahatan, tetapi pimpinannya yang disuruhi pertanggungjawaban dengan cara hukum.

Dalam soal ini, Mahkamah Konstitusi (MK) yang berwenang memutus perkara pembubaran parpol.

Berkaitan hal itu, Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi Kampus Gadjah Mada (Pukat UGM) Zainal Arifin Mochtar menilainya usulan pembubaran parpol yaitu hal yang menarik. Walau sistem yang perlu dilewati juga panjang serta tak gampang.

” Lantaran di MK, pembubaran partai lebih pada latar belakang partai. AD/ART partai, kebijakan partai, dsb. Namun korupsi kan mustahil tercantum dalam AD/ART partai, ” kata Zainal selesai acara diskusi di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (19/3/2017).

Ia menerangkan, ada dua ranah yang dapat diliat dalam menanggapi masalah ini.

Pertama, pemberian hukuman dengan melihat parpol sebagai korporasi. Ke-2, pembubaran lewat sistem di MK.

Hal itu dia mengaku tidak gampang. Tetapi, wacana itu tidak lalu jadi berhenti cuma lantaran tidak ditata dengan cara detil.

” Utama untuk bangsa pikirkan dengan detil tingkah laku partai, kolektif yang begitu banal, yang mengakibatkan kerusakan, koruptif sana-sini saat tak dihukum lantaran tak ada mekanisme pada itu, ” ucap Zainal.

About admin

Bandar Bola