Home / Pendidikan / “Ada Aturan Mainnya Untuk Hal Ini” Papar Nasir

“Ada Aturan Mainnya Untuk Hal Ini” Papar Nasir

“Ada Aturan Mainnya Untuk Hal Ini” Papar Nasir – Menteri Analisis Technologi serta Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Muhammad Nasir memberikan terhadap semua mahasiswa buat tdk ikuti demonstrasi pada 11 Februari 2017 atau yang di kenal dengan perbuatan 112, seperti yang udah dilarang oleh Kapolda Metro Jaya M. Iriawan itu.

” Kami menghimbau mahasiswa tdk turut dalam perbuatan demonstrasi. Mahasiswa seharusnya belajar di universitas semasing, sesuai sama ilmunya, ” papar Nasir di Jakarta, dilansir dari Pada, Rabu (8/2/2017) .

Ia juga mempertegas kalau mahasiswa seharusnya tdk turut memberikan kalimat yang menghujat jadi tdk terkontaminasi dengan keadaan lebih kurang yang tengah tdk aman.

” Jangan lantas mahasiswa lontarkan tuturan hujatan, sebab dalam ajaran agama apapun tiada ajaran seperti itu. Terima ketidaksamaan merupakan sistem pendidikan demokrasi yang baik, ” kata Nasir.

Buat di ketahui, Gerakan Nasional Pembela Fatwa (GNPF) Majelis Ulama Indonesia dibicarakan dapat menyelenggarakan perbuatan pada lepas 11, 12 serta 15 Februari, sebagai respon pada pernyataan pengacara calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang mencecar Ketua MUI KH Maruf Amin dalam ruangan sidang pengadilan 31 Januari selanjutnya.

Kapolda Metro Jaya Irjen M Iriawan melarang demonstrasi itu. Larangan itu mengacu pada peraturan yang menjelaskan tdk bisa ada aktivitas sejenis itu sepanjang minggu tenang mendekati pungutan suara Pilkada.

” Kami berikan kalau kami Polda Metro Jaya melarang aktivitas long march itu. sekali lagi kami Polda Metro Jaya melarang dikarenakan ada peraturan yang menjelaskan larangan itu, ” kata Iriawan, Selasa (7/2) .

Ia juga mempertegas kalau tidak mematuhi peraturan itu jadi dapat ada pembubaran dengan cara paksa.

” Kami minta terhadap elemen massa yang dapat turun pada lepas 11 itu buat tdk melaksanakan aktivitas itu. Seandainya melaksanakan, ada langkah hukumnya yang dapat kami sediakan. Kami dapat menterapkan pasal 15 kalau tidak mematuhi, pastinya dapat kami bubarkan. Dalam pembubaran itu kalau melawan ada pasal 16 buat yang tidak mematuhi peraturan itu ada peraturan mainnya yakni pembubaran dengan cara paksa, ” tegas Iriawan.Menteri Analisis Technologi serta Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Muhammad Nasir memberikan terhadap semua mahasiswa buat tdk ikuti demonstrasi pada 11 Februari 2017 atau yang di kenal dengan perbuatan 112, seperti yang udah dilarang oleh Kapolda Metro Jaya M. Iriawan itu.

” Kami menghimbau mahasiswa tdk turut dalam perbuatan demonstrasi. Mahasiswa seharusnya belajar di universitas semasing, sesuai sama ilmunya, ” papar Nasir di Jakarta, dilansir dari Pada, Rabu (8/2/2017) .

Ia juga mempertegas kalau mahasiswa seharusnya tdk turut memberikan kalimat yang menghujat jadi tdk terkontaminasi dengan keadaan lebih kurang yang tengah tdk aman.

” Jangan lantas mahasiswa lontarkan tuturan hujatan, sebab dalam ajaran agama apapun tiada ajaran seperti itu. Terima ketidaksamaan merupakan sistem pendidikan demokrasi yang baik, ” kata Nasir.

Buat di ketahui, Gerakan Nasional Pembela Fatwa (GNPF) Majelis Ulama Indonesia dibicarakan dapat menyelenggarakan perbuatan pada lepas 11, 12 serta 15 Februari, sebagai respon pada pernyataan pengacara calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang mencecar Ketua MUI KH Maruf Amin dalam ruangan sidang pengadilan 31 Januari selanjutnya.

Kapolda Metro Jaya Irjen M Iriawan melarang demonstrasi itu. Larangan itu mengacu pada peraturan yang menjelaskan tdk bisa ada aktivitas sejenis itu sepanjang minggu tenang mendekati pungutan suara Pilkada.

” Kami berikan kalau kami Polda Metro Jaya melarang aktivitas long march itu. sekali lagi kami Polda Metro Jaya melarang dikarenakan ada peraturan yang menjelaskan larangan itu, ” kata Iriawan, Selasa (7/2) .

Ia juga mempertegas kalau tidak mematuhi peraturan itu jadi dapat ada pembubaran dengan cara paksa.

” Kami minta terhadap elemen massa yang dapat turun pada lepas 11 itu buat tdk melaksanakan aktivitas itu. Seandainya melaksanakan, ada langkah hukumnya yang dapat kami sediakan. Kami dapat menterapkan pasal 15 kalau tidak mematuhi, pastinya dapat kami bubarkan. Dalam pembubaran itu kalau melawan ada pasal 16 buat yang tidak mematuhi peraturan itu ada peraturan mainnya yakni pembubaran dengan cara paksa, ” tegas Iriawan.

About admin

Bandar Bola